Pelanggaran HAM yang Berujung Merdeka nya Papua

Saat ini sudah semakin sering terjadi penembakan terhadap aparat di Papua yang baru- baru ini telah menimbulkan korban Jiwa. Hal tersebut diduga didalangi oleh pihak GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), Namun yang patut dipertanyakan adalah mengapa saat aparat balas menembak selalu dikatakan sebagai pelanggaran HAM, sedangakan saat pihak GPK melakukan penyerangan yang menyebabkan korban Jiwa tidak dianggap Pelanggaran HAM. hal tersebut karena HAM hanya bisa diterapkan kepada aparat yang memiliki wewenang Hukum, sedangkan apabila warga sipil melakukan penembakan maka tidak akan dianggap sebagai pelanggaran HAM karena tidak ada unsur wewenang negara didalamnya.



Pihak Pemerintah telah mengumumkan bahwa status Papua saat ini adalah adalah Tertib Sipil, artinya segala keadaan yang terjadi masih ditangani oleh pihak Kepolisian RI (Polri). Namun apabila keadaan semakin memburuk maka bukan tidak mungkin Status Papua akan ditingkatkan menjadi Darurat Militer, sehingga pihak TNI akan menjadi ujung tombak utama untuk pemulihan kemanan dan ketertiban di Papua. Hal ini menurut saya akan sangat membahayakan Kedaulatan RI karena akan menimbulkan :



Timbulnya Isu HAM

Isu HAM ini bisa dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga untuk mengacak- ngacak kedaulatan RI, sehingga kemungkinan kasus lepasnya Timor Leste dari pangkuan NKRI akan terulang.



Masuknya Pasukan Perdamaian PBB

Seperti kasus Timor Leste maka dugaan Pelanggaran Ham yang dilakukan oleh pihak RI akan menyebabkan hadirnya pasukan perdamaian di PBB.



Referendum

Setelah Indonesia dianggap sebagai Penjajah dan Penjahat perang oleh dunia Internasional, maka warga Papua akan menuntut adanya Referendum untuk Kemerdekaan.



Papua Merdeka

Dengan banyaknya Isu dari Dunia Internasional yang menyudutkan Indonesia maka bisa ditebak bahwa rakyat Papua sebagian besar akan memilih opsi Kemerdekaan daripada opse Integrasi.

Read More

Permasalahan Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia

Selain aspek kemanan, aspek kesejahteraan penduduk daerah perbatasan pun adalah salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini menyangkut standar kehidupan dari penduduk.  Sekalipun aspek Keamanan telah baik namun apabila kualitas Sumber daya Manusia dari penduduk tergolong rendah maka hal ini akan sia- sia, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah Perbatasan akan mengakibatkan timbulnya disintegrasi kebangsaan yang pada akhirnya penduduk- penduduk di daerah Perbatasan ini akan merasa lebih baik keluar dari bagian Republik Indonesia daripada menjadi bagian Republik Indonesia .

Permasalahan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah Perbatasan ditunjukan dengan :

-Kurangnya Fasilitas Pendidikan yang menunjang

-Kurangnya Fasilitas Kesehatan

-Ketidaktersediannya Fasilitas Teknologi Informasi yang memadai

-Terisolirnya Daerah Perbatasan yang menyebabkan sulitnya memberikan akses pelayanan public terhadap penduduk daerah Perbatasan.

-Mahalnya harga barang pokok di daerah perbatasan yang diperparah oleh harga barang pokok murah di Negara tetangga lintas perbatasan.

-Tingginya angka kemiskinan penduduk daerah Perbatasan.

-Kurangnya jumlah lapangan pekerjaan.

-Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia daerah perbatasan dibandingkan dengan Penduduk Negara Tetangga seberang Batas.

Hal tersebut merupakan permasalahan Sumber Daya Manusia di daerah perbatasan, apabila Pemerintah tidak segera bertindak menyelesaikan permasalahan tersebut maka hal- hal sejenis lepasnya daerah Perbatasan akan kembali terulang, maka oleh karena itu kami sebagai rakyat Indonesia yang tidak menginginkan wilayahnya kembali lepas mengharapkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera bertindak dalam hal Pembangunan di daerah Perbatasan, baik berupa Aspek Keamanan maupun Aspek Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Read More

Berdirinya Khilafah Islam

Berdirinya Daulah Islam atau
Khilafah sudah banyak digembor-gemborkan, dan hal itu banyak
diprediksikan terjadi di tahun 2020, Namun menurut saya, dengan keadaan
politik dunia saat ini maka waktu terwujudnya khilafah akan semakin
dekat, salah satu kejadian politik yang paling berpengaruh adalah
KETEGANGAN ANTARA IRAN DAN ISRAEL, seperti kita ketahui bersama, kedua
negara tersebut semakin bersitegang, terlebih saat terbunuhnya ahli
Nuklir Iran yang diduga dilakukan oleh antek-antek Amerika-Israel.



IRAN
semakin melancarkan ancaman-ancamannya terhadap ISRAEL, dan ISRAEL pun
tidak mau kalah, negara yahudi itu meminta bantuan Amerika untuk segera
menyetujui usul ISRAEL untuk perang dengan IRAN.



Bila
seandainya peperangan tersebut terjadi maka dipastikan, IRAN tidak akan
sendiri dalam menghadapi Antek Zionis tersebut (Israel-Amerika
serikat-Nato dll), sebab telah banyak negara dan organisasi Militer yang
menyatakan kebenciannya terhadap ISRAEL, seperti Hizbullah, Hamas,
Hizbut Tahrir, Fatah, dan masih banyak lagi, dan mereka pun siap
melaksanakan jihad bila seandainya peperangan benar-benar terjadi.



Tidak
dapat dipungkiri, bahwa kekuatan dan peran para relawan Jihad tak bisa
diremehkan, kita lihat saja contohnya, berapa banyak warga muslim yang
ingin ikut berjihad dalam membela Palestina dalam perang di Gaza lalu,
ribuan bukan, maka bisa diperkirakan bahwa perang skala besar antara
IRAN DAN ANTEK ZIONIS ini akan lebih membangkitkan jiwa ISLAM di setiap
warga muslim didunia untuk terlibat jihad dalam perang ini, dan otomatis
pula rasa Nasionalis mereka akan tertutup oleh BERGELORANYA rasa Jiwa
ISLAM mereka.



BILA jiwa mereka telah demikian, maka
tidak akan memakan waktu lama atas terjadinya REVOLUSI BESAR-BESARAN di
setiap negara islam didunia untuk menuntut berdirinya KHILAFAH ISLAM.



Berkembangya ISIS ( Islamic State of Iraq and Syiria ), dan HT ( Hizbut Tahrir )



Selain hal yang telah dijelaskan diatas, berkembangnya ISIS ( Negara Islam Iraq, dan Syiria ) untuk mendirikan Khilafah juga meskipun banyak melakukan tindakan kekerasan, dan memperburuk citra Khilafah tidak dapat dipungkiri akan meningkatkan popularitas gerakan Khilafah di dunia, sehingga dapat menarik minat lebih banyak kaum muslimin di Dunia untuk bergabung. ISIS merubah tren gerakan Islam radikal yang awalnya bertujuan untuk berperang dengan negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya menjadi gerakan islam yang bertujuan untuk mendirikan Negara baru.



ISIS juga merupakan gerakan progresif yang tidak hanya berusaha mewujudkan tujuannya untuk mendirikan negara Islam melalui Propaganda, atau penjaringan pengikut saja tetapi telah melakukan tindakan langsung berupa pernyataan perang terhadap Pemerintah, sehingga saat ini ISIS dapat mengusai wilayah kekuasaan yang cukup luas.



Hizbut Tahrir memiliki tujuan yang sama dengan ISIS yaitu untuk mendirikan Negara Islam atau Khilafah, namun berbeda dengan ISIS, Hizbut Tahrir lebih menekankan dengan cara dakwah, propaganda, dan perekrutan anggota saja. dengan cara yang digunakan oleh Hizbut Tahrir tersebut, HT telah memiliki anggota yang cukup banyak yang tersebar hampir di seluruh Negara dunia termasuk di Indonesia yang memiliki cabang Hizbut Tahrir Indonesia





Dengan adanya pemicu berupa penindasan yang dilakukan oleh Israel di Gaza, Revolusi di negara-negara kawasan timur tengah, berkembangnya ISIS, dan Hizbut Tahrir maka dukungan untuk mendirikan Khilafah akan semakin banyak mengalir, karena hal tersebut dipandang dapat dijadikan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi.



Ini hanya pendapat pribadi saya sebagai orang muslim awam, terima kasih telah bersedia membaca.

Read More

Permasalahan Keamanan Daerah Perbatasan Indonesia

Seperti kita ketahui bersama bahwasanya daerah perbatasan
adalah daerah yang rawan akan pemanfaatan oleh pihak asing, hal tersebut akan
benar- benar terjadi apabila Pemerintah lemah dalam melindungi daerah
perbatasan.

Keamanan merupakan
aspek yang sangat penting dalam hal melindungi daerah perbatasan baik
perbatasan tersebut merupakan daerah yang memiliki penduduk maupun daerah
perbatasan yang tidak memiliki penduduk. Sebagai gambaran bahwasanya dalam
kasus pulau Sipadan dan Ligitan Pemerintah Indonesia telah lalai dalam
memberikan perlindungan terhadap Pulau di daerah Perbatasan karena tanpa kita
sadari Malaysia sebagai Negara di seberang batas Pulau tersebut telah berhasil
membangun fasilitas pusat penangkaran Kura- kura tanpa sepengetahuan pihak
Republik Indonesia, hal tersebut merupakan Pengalaman yang seharusnya bisa
diambil oleh Pemerintah Indonesia, karena dengan kurangnya perhatian Pemerintah
dalam aspek keamanan akan dapat berakibat dimanfaatkannya daerah perbatasan
terluar Republik Indonesia oleh Pihak Asing yang dalam hal ini adalah Malaysia. 

Dengan terjadinya hal tersebut kita semua berharap bahwa hal tersebut tidak
akan terulang lagi namun saat ini bukti- bukti lemahnya Pemerintah dalam hal
aspek keamanan di daerah perbatasan kembali mengemuka, bukti- bukti tersebut
diantaranya :  



-Masih kurangnya perbandingan jumlah personel
dengan luas wilayah perbatasan yang harus dijaga, anggaran, prasarana dan
sarana, serta kesejahteraan anggota TNI/POLRI.  

-Masih kurangnya fasilitas Keamanan yang berupa
Pos AD/AL, Pagar Perbatasan, dan Fasilitas Lainnya.

Bukti- bukti tersebut adalah salah satu contoh bagaimana
Pemerintah Republik Indonesia tidak belajar dari Pengalaman atas kejadian
hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Pangkuan Tanah Air Ibu Pertiwi
Republik Indonesia yang tercinta ini. Pemerintah harus segera memperbaiki dan
meningkatkan perhatiannya dalam aspek keamanan di daerah perbatasan karena hal
tersebut akan menyangkut harga diri dan martabat serta kedaulatan Republik
Indonesia.

Sukmayudha PP

Read More