Asas Yurisdiksi Universal dalam kasus penangkapan Augusto Pinochet

Pada tahun 1998 Inggris
melakukan penangkapan terhadap Augusto Pinochet ketika sedang berada di
Inggris. Pinochet ditahan di Inggris selama kurang lebih dua tahun. Penahanan
mantan kepala Negara Chile ini didasarkan atas permintaan Spanyol untuk
mengekstradisi Jenderal Pinochet ke negaranya berkaitan dengan pembunuhan
sejumlah warga Spanyol pada masa pemerintahannya (1973-1990). Tetapi pada saat
yang bersamaan ketika Inggris mengumumkan bahwa proses ekstradisi dapat
dilanjutkan, kondisi kesehatan Pinochet menurun, dan kemudian pada
akhirnyaInggris memutuskan memulangkan Jenderal tersebut ke negaranya, Chile.
Kekebalan diplomatik Pinochet didapat dari pemberian negaranya karena pada saat
itu ia adalah senator seumur hidup. Melalui hukum nasional masingmasing, negara
berhak untuk memberikan kekebalan diplomatik kepada para pejabatnya diluar
pejabat diplomatik. Tetapi masalah akan timbul ketika kekebalan yang dimiliki
oleh seorang pejabat suatu negara tidak dapat diakui oleh negara penerimanya
(receiving state). Hal ini dikarenakan hukum nasional suatu negara berbeda
dengan hukum nasional Negara lain. Suatu negara berhak untuk menerapkan
yurisdiksinya atas segala tindakan yang terjadi di wilayahnya yang dilakukan
oleh bukan warganegaranya.

Dari
beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwasanya asas yurisdiksi
universal telah diterapkan oleh Negara-negara di dunia, namun dalam
pemberlakuannya Asas Yurisdiksi Universal seringkali berbenturan dengan
ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya, sehingga penerapannya
seringkali menjadi terhambat dan bahkan menimbulkan permasalahan sengketa
internasional baru. Salah satu permasalahan dalam pemberlakuan asas yurisdiksi
Universal adalah ketika yurisdiksi Universal tersebut dihadapkan dengan
kedaulatan suatu Negara. Kedaulatan dari suatu Negara bisa saja menjadi
penghambat diberlakukannya asas yurisdiksi Universal karena seringkali pelaku
pelanggaran HAM berat mendapatkan perlindungan dari suatu Negara, sehingga akan
sangat sulit untuk mengadili orang tersebut di pengadilan atas nama asas
yurisdiksi Universal. Mengenai permasalahan pemberlakuan asas yurisdiksi
universal yang bertentangan dengan kedaulatan dari suatu Negara akan dijelaskan
lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Kunjungi Juga :